Memahami Ketimpangan Informasi: Membuat Pemahaman tentang Literatur Informasi dan Kesenjangan Digital (Liangzhi Yu)

Review jurnal ini membahas mengenai hasil penelitian-penelitian sejak awal 1990-an yang terkait pada informasi dan kesenjangan digital, khususnya lebih terfokus pada penelitian yang dilakukan di dua area yang telah menuju masyarakat maju, yang pertama dilakukan di Amerika pada masa pemerintahan Bush, sedangkan yang kedua di daerah Eropa atau lebih tepatnya di Ingrris. Dimana terdapat isu besar yang telah berkembang sejak tahun 1960-an, yaitu ketidaksetaraan informasi karena bertepatan dengan peralihan suatu masyarakat pasca industry dimana keunggulan produk berbasis ekonomi dikatakan memiliki cara tertentu untuk ekonomi berbasis informasi. Dalam sebuah survei tahun 1975 menunjukkan bahwa sampai pertengahan tahun 1970-an, telah ada lebih dari 700 dokumen yang terkait dengan ketimpangan dan kemiskinan informasi, dimana sebagian besar yang pertama kali melakukan penelitian berasal dari bidang library and science dan studi komunikasi. Topik penelitian tersebut semakin meluas ke arah pemisahan informasi, ICT dan pada akhir 2000-an muncul topik ketidaksetaraan dalam akses informasi ‘kesenjangan digital’ sebagai perwujudan utama ketimpangan informasi. Sehingga menjadikan penelitian ini mengalami perluasan kajian disiplin ilmu, termasuk di dalamnya ekonomi, sosiologi, politik, etika, ilmu pendidikan, computer dan studi telekomunikasi dan komunikasi studi serta library dan information science.

Memahami Kesenjangan dan Kemiskinan Informasi

Untuk dapat memahami kesenjangan dan kemiskinan informasi dalam artikel ini menganalisis dari beberapa hasil penelitian, yaitu (Britz, 1998, 2004; Goulding, 2001; Haywood, 1995; Sweetland, 1993; Van Dijk, 1997, 2000). Sweetland (1993). Dimana dapat diketahui bahwa mereka mendefinisikan kemiskinan informasi sebagai bentuk kekurangan informasi: kurangnya akses informasi, informasi yang berlebihan dan informasi diri dikenakan kekurangan (misalnya keengganan untuk menggunakan perpustakaan); Van Dijk (1997, 2000) pemisahan informasi didefinisikan sebagai ketimpangan dalam kepemilikan dan penggunaan informasi dan komunikasi sumber-sumber di masyarakat tertentu, berpendapat bahwa ketidaksetaraan informasi yang beragam dan beberapa aspek yang dapat tumbuh sementara yang lain mengalami penurunan tajam; Britz dan rekan (Britz, 1998; Britz dan Blignaut, 2001) ketimpangan informasi didefinisikan berdasarkan kerangka kerja konseptual segi pengetahuan, informasi dan informasi infrastruktur.

Mereka kemudian mendefinisikan kemiskinan informasi sebagai situasi yang ada pada individu dan masyarakat, dalam konteks tertentu, tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, kemampuan atau materi berarti untuk mendapatkan akses yang efisien terhadap informasi, menafsirkan dan menerapkannya dengan tepat, hal itu lebih lanjut ditandai oleh kurangnya informasi penting dan kurang berkembang infrastruktur informasi (2004: 194). Lievrouw dan Farb (2003: 503), setelah meninjau konseptualisasi orang lain dan istilah terkait, mengusulkan salah satu dari mereka. Mereka pertama berpendapat “ekuitas informasi” itu lebih berguna sebagai alat konseptual, “kesetaraan informasi” baik untuk penelitian ilmiah dan kebijakan pragmatis keputusan. Sedangkan ekuitas informasi adalah sebagai distribusi informasi yang wajar antar individu, kelompok, daerah, kategori, atau unit sosial lainnya, sehingga orang-orang memiliki kesempatan untuk mencapai apa saja yang penting atau bermakna bagi mereka dalam kehidupannya. Mereka akhirnya mengusulkan bahwa setiap analisis penggunaan akses informasi yang adil akan perlu memasukkan lima unsur utama dari ekuitas: akses, keterampilan, konten, nilai-nilai dan konteks. Seperti yang ada baru-baru ini, konsep terbaru dari fenomena pemisahan informasi tampaknya telah menunjukkan dua penelitian niat penting masyarakatnya. Yaitu, untuk memahami kompleksitas fenomena oleh conferring segi konotasi di atasnya, dan untuk merangkum ICT diperburuk perbedaan dengan menambahkan konsep teknologi dimensi.

Menafsirkan Sifat Dasar Pemutusan Informasi

Dalam studi kesenjangan, Gaziano dan Gaziano (1998) mengklasifikasikan perspektif teoretis terkait menjadi empat kategori; naturalisme atom, naturalisme sosial, voluntarisme individu dan voluntarisme kolektif. Apakah fenomena kesenjangan pengetahuan yang diwakili sebagai sesuatu yang alami atau sebagai konstruksi manusia secara sukarela, dan apakah fenomena yang terbaik dijelaskan dengan menganalisis kecenderungan individu aktor atau properti-properti unik untuk jajahan. Dalam area pemisahan informasi secara luas, bagaimanapun, tampaknya studi terkait menjadi yang terbaik, sepanjang dibatasi empat sudut interpretasi yang berbeda: etika, ekonomi politik, sosial konstruktivisme dan ilmu kognitif.

Digambarkan secara umum bahwa perspektif etika peneliti menawarkan serangkaian prinsip-prinsip moral yang menjelaskan sebuah masyarakat yang hanya membuat peran informasi di dalamnya, dan memungkinkan mereka untuk mengasosiasikan ketimpangan informasi dengan pelanggaran kebebasan dan keadilan sosial, perspektif ekonomi politik untuk meminjamkan wawasan analitis peneliti yang mengekspos logika kapitalisme dan hubungan-hubungan social. Dalam logika ini, membimbing mereka untuk mengasosiasi ketidaksetaraan informasi dengan perjuangan kelas dan geopolitik, perspektif sosial konstruktivis menyediakan peneliti dengan cluster teori yang mendefinisikan pengetahuan yang dibangun secara sosial dalam batas-batas budaya tertentu, mereka memimpin untuk berserikat terhadap ketidaksetaraan informasi dengan segmentasi budaya dan keterasingan, yang melimpahkan perspektif kognitif sains terhadap lensa teoritis peneliti yang menunjukkan proses pembelajaran individu, membimbing mereka untuk mengasosiasi ketimpangan informasi (atau kesenjangan pengetahuan) untuk diinternalisasi pada perbedaan individual.

Memahami Penyebab Dari Pemisahan dan Kemiskinan Informasi

Artikel ini mencoba menelusuri penyebab dari pemisahan dan kemiskinan informasi dari tiga domain, yakni domain ekonomi politik, domain cultural, domain kesadaran/pengertian. Kolonialisasi domain informasi mudah memenetrasi secara agresif kekuatan pasar dalam diseminasi informasi, kekuatan perlindungan atas hak kekayaan intelektual, akselerasi eksploitasi dari pengetahuan pribumi oleh perusahaan transnasional; semua ini merupakan penyebab utama pemisahan informasi pada masyarakat kontemporer dan memperburuk kemiskinan informasi pada beberapa bagian populasi.

Uji kinerja Kekuatan ekonomi politik.

Di Amerika, perusahaan mengontrol secara ketat pembuatan informasi dan diseminasi menjadi secara khusus, lebih keras memperlihatkan untuk mengembangkan gabungan antara perusahaan media massa, periklanan, dan pembuat serta penjual informasi lainnya. Kesimpulannya bahwa ketika sektor prifat secara agresif menegaskan pasar informasi, hal itu juga secara aktif mencari persekutuan dengan pemerintahan dan akademika. Sementara di Inggris pengaruh yang menguasai prinsip-prinsip pasar pada kebijakan pemerintahan dan konvergensi dari industry media telah tercatat, menjadi tingkat yang luar biasa, untuk rupa pengeluran social oleh miskin informasi pada masyarakat british.

Selain itu tingkat perbedaan dari pengembangan dan ketidakseimbangan relasi geopolitik juga merupakan penyebab utama untuk pemisahan informasi antar negara-negara. Oleh karena itu perbuatan hubungan internasional seringkali dapat berakibat besar terhadap pemisahan informasi antara negara-negara; bantuan internasional dan skema kerjasama, misalnya, sering melekat pada kondisi yang mengharuskan negara-negara berkembang untuk membuka pasar telekomunikasi mereka, memperkenalkan mekanisme kompetitif, memperkuat hak kekayaan intelektual, mengurangi pengeluaran publik, dll. Semua mengancam untuk lebih membahayakan kapasitas informasi negara-negara berkembang dalam jangka panjang

Social Konstriktivism.

Setiap individu dalam komunitas akan berbagi norma-norma sosial yang sama, kebiasaan dan bahkan bahasa. Norma-norma dan adat menentukan bagaimana individu anggota dalam dunia kecil mereka memahami informasi yang mereka terima, mereka juga menentukan ini anggota preferensi untuk saluran informasi dan akses metode, dan persepsi mereka nilai informasi. Oleh karena itu, perbedaan budaya antara komunitas yang kurang beruntung dan arus utama masyarakat sering memimpin untuk pemutusan informasi dari mantan dan dari terakhir: anggota dunia kecil dirampas jarang mencari informasi dari dunia luar, dan informasi berasal dari masyarakat yang lebih luas jarang menemukan jalan ke dunia kecil karena kelas menengah yang berorientasi isi dan paket. Dalam jangka panjang, para peneliti berpendapat, pemutusan ini pasti menyebabkan kemiskinan informasi untuk bagian masyarakat yang kurang beruntung.

Pertukaran informasi antara dunia kecil (komunitas) dan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan pola interaksi antara orang dalam dan luar: kurangnya mengambil risiko, kerahasiaan, penipuan dalam mengkomunikasikan informasi dan keutamaan relevansi situasional. Sikap terhadap pertukaran dan penggunaan informasi ini memperkuat kemiskinan informasi dari (orang dalam) dengan memimpin mereka untuk mengabaikan sumber-sumber informasi lain yang dibuat oleh (orang luar).

Selain itu terdapat juga fenomena bahwa orang tidak selalu mengakses informasi yang bermanfaat bagi mereka dan bahwa perbedaan utama ada pada cara di mana mengakses informasi yang buruk dan memanfaatkan informasi dibandingkan dengan informasi yang kaya.

Anggota masyarakat jarang mencari informasi dari luar masyarakat atau dari saluran komunikasi formal, sedangkan lebih kasual kebutuhan informasi, semakin kecil kemungkinan bahwa orang itu akan melampaui lingkaran kehidupan terdekat mereka (keluarga dan lingkungan) untuk mencari informasi.

Perspektif Ilmu Kognitif

Fokus pada perbedaan kognitif individu dalam memproses dan akuisisi informasi. Studi ini menunjukkan bahwa kepentingan pribadi, keterampilan informasi, media preferensi, partisipasi dalam urusan komunitas dan komunikasi interpersonal semua mempengaruhi efisiensi pengolahan informasi dan efek asimilasi informasi. Hal ini, pada gilirannya, memutuskan mana informasi-kaya dan informasi-miskin, spektrum seseorang akan berlokasi. Seperti dicatat oleh studi, miskin informasi terutama dicirikan oleh kurangnya kesadaran informasi, kurangnya motif untuk mengakses informasi dan ketidakcukupan dalam keterampilan informasi.

Perbedaan kognitif antara orang dengan pendidikan tinggi dan mereka yang berpendidikan rendah memberikan dampak pada perbedaan asimilasi informasi. Studi menunjukkan bahwa peserta dari kedua kelompok membayar tingkat yang sama perhatian ke televisi laporan berita, tetapi mereka tidak menampilkan pengakuan yang sama dalam memori fakta. Selain itu, peserta kelompok pendidikan tinggi tampaknya secara fisiologis lebih terangsang oleh berita (yang berarti mereka lebih biologis waspada dalam mempersiapkan untuk memproses informasi) dibandingkan dengan kelompok pendidikan yang lebih rendah.

Overview

Seperti terlihat dari gambaran di atas, upaya penelitian yang mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab untuk pemisahan dan kemiskinan informasi tampaknya telah ditangani berdasarkan faktor potensial pada tiga tingkatan yang berbeda: tingkat makro (masyarakat), tengah (masyarakat) dan tingkat mikro (Individu). Pada tingkat makro ekonomi, penelitian politik menunjukkan bahwa ketimpangan informasi dan kemiskinan yang erat terkait dengan komponen kelembagaan masyarakat yang mengalokasikan sumber daya informasi yang berbeda bagian masyarakat sesuai dengan ekonomi dan kekuasaan politik yang setiap bagian bisa berbeda; di tengah tingkat, berdasarkan studi di acara konstruktivisme sosial bahwa masyarakat, khususnya yang kurang beruntung dan masyarakat pinggiran, hidup dalam terisolasinya dunia informasi didefinisikan oleh norma-norma sosial bersama, dan bahwa orang di dalam dunia mereka sendiri jarang usaha untuk mencari informasi dari dunia luar, yang menyebabkan informasi diperkuat masyarakat miskin yang kurang beruntung. Di tingkat mikro, studi berbasis kognisi mengungkapkan bahwa orang-orang berbeda dalam kemampuan mereka untuk memproses dan memahami informasi dan akibatnya banyak perbedaan dalam bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari informasi yang mereka terima.

Melengkapi satu sama lain, penjelasan pada waktu yang berbeda tingkat bersama-sama tampaknya menunjukkan bahwa, dalam masyarakat kontemporer, arus informasi dari kolam sumberdaya informasi masyarakat bagi masyarakat yang kurang beruntung dan individu tampaknya akan terhambat oleh lapisan faktor: pertama oleh faktor-faktor politik dan ekonomi, dengan budaya dan faktor sosial, dan akhirnya oleh faktor-faktor pribadi. Kemiskinan dunia informasi yang dihasilkan cenderung didiami oleh orang-orang yang dirugikan dalam semua aspek dan yang, paradoks, yang membutuhkan informasi besar untuk memperbaiki kondisi mereka.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Isu Pemisahan dan Kemiskinan Informasi

Solusi fundamental terletak di luar sekedar pertimbangan ketersediaan informasi dan infrastruktur, mereka meminta pemerintah untuk mengganggu dengan faktor-faktor yang mengakar yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan situasi ini. Studi dari etis atau perspektif ekonomi politik (Britz, 2004, Buchanan, 1999; Hongladarom, 2004; Schiller, 1996) cenderung untuk mengusulkan itu, untuk menjembatani kesenjangan antara informasi, informasi yang kaya dan miskin, produksi dan diseminasi perlu didukung oleh prinsip-prinsip keadilan sosial dan dijamin oleh lembaga sosial terkait, pengetahuan dan informasi harus mempertahankan sifat mereka sebagai barang publik; pemerintah harus meningkatkan belanja publik untuk pendidikan dan mempromosikan akses yang terbuka terhadap pengetahuan manusia, dan masyarakat global harus membayar lebih banyak perhatian untuk melestarikan warisan budaya negara-negara berkembang. Studi dari sudut pandang sosial konstruktivis (Chatman, 1996; Jaeger dan Thompson, 2004; Spink dan Cole, 2001) cenderung mengusulkan bahwa, untuk menghilangkan penghalang antara informasi yang kaya dan miskin, komunikasi antara bagian masyarakat yang berbeda perlu didukung oleh kesadaran perbedaan budaya; informasi yang berasal dari mainstream masyarakat kelas menengah perlu dikemas kembali sebelum dikirim ke bagian dicabut masyarakat; dan masyarakat yang dirugikan perlu mendorong generasi muda mereka untuk menerima pendidikan dan pelatihan dari dunia luar dan kemudian kembali untuk komunitas mereka.

Memahami Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital harus dilihat sebagai multi-dimensi (media aksesibilitas, informasi mobilisasi dan kesadaran informasi) dan multistaged (pemisahan Peluang, pemisahan pemanfaatan, pemisahan resepsi) kesenjangan, dengan demikian, melampaui digital bola untuk mencakup banyak unsur non-digital membantu bahwa untuk menggambarkan posisi informasi rakyat di dunia yang semakin digital.

Sebagai bagian dari proses konseptualisasi untuk pemisahan digital, juga telah ada upaya untuk mengkategorikan fenomena pemisahan digital. Norris (2001) telah ditetapkan tiga kategori kesenjangan digital: yang pertama disebut pemisahan digital global, mengacu pada kesenjangan ICT antara negara; kedua disebut pemisahan sosial, mengacu pada kesenjangan dalam akses terhadap TIK antara bagian yang berbeda dari sebuah masyarakat bangsa, dan yang ketiga disebut pemisahan demokratis, mengacu pada eksploitasi yang tidak adil dalam ruang maya oleh kelompok kelompok politik yang berbeda.

Menafsirkan Sifat Kesenjangan Digital

Pertama, bahwa memang terdapat perbedaan antara orang-orang dalam akses mereka untuk TIK; kesenjangan seperti itu, bagaimanapun juga merupakan hal yang normal dan tidak dapat dihindari sebagai ketidaksetaraan dalam perawatan kesehatan, kesempatan kerja, bekerja kondisi, sandang, pangan, perumahan transportasi dan sebagainya.

Kedua, bahwa kesenjangan digital nyata dan yang telah menjadi salah satu yang paling masalah akut dalam perkembangan baik dalam konteks global dan dalam masing-masing negara.

Ketiga, setuju dengan yang kedua dalam bahwa mereka juga berpendapat bahwa kesenjangan digital yang nyata dalam masyarakat kontemporer. Namun, informasi khususnya teori ekonomi dan politik etis, peneliti dari sekolah ini menanggalkan gagasan bahwa kesenjangan digital hanyalah masalah perkembangan, melainkan memahaminya lebih sebagai politik dan isu sosial daripada ekonomi.

Keempat, setuju dengan yang ketiga dimana kesenjangan digital lebih dari kesenjangan pembangunan dan poin berpengaruh terhadap keberadaan jauh lebih dalam ketidak adilan sosial. Namun, penelitian ini menolak ide-ide yang melihat kesenjangan digital sebagai strategis politik atau perkembangan masalah. Beberapa pergi lebih jauh berpendapat bahwa tidak ada masalah kesenjangan digital. Ketimpangan yang tidak ada adalah sosial, bukan digital '(Warschauer, 2003a: 297). Mereka berpendapat bahwa mendefinisikan dan berurusan dengan kesenjangan digital sebagai isu strategis yang independen dapat menyesatkan dunia ke jalur pembangunan yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut dalam kondisi yang kurang beruntung. Alasan anggapan ini ada dua: pertama, upaya untuk menjembatani kesenjangan digital adalah mahal dan dapat melakukan pergeseran perhatian orang dan sumber daya masyarakat jauh lebih mendesak dari isu-isu seperti isu penyakit, kelaparan, lingkungan dan kerusuhan politik. Kedua, upaya menjembatani kesenjangan digital tampaknya dapat menguntungkan bagian dari masyarakat lebih banyak daripada bagian mereka yang kurang beruntung dalam konteks global, misalnya, melaksanakan untuk menjembatani, membagi ini berlaku sebuah proses di mana negara-negara berkembang impor teknologi dari dikembangkan negara, maka sebuah proses dimana alamat tidak begitu banyak masalah perkembangan negara-negara berkembang sebagai perluasan pasar masalah negara maju.

Memahami Besarnya dan Faktor Terkait dengan Kesenjangan Digital

Beberapa studi yang terdapat dalam artikel ini adalah (Wong, 2002; Yunus, 2001) menyebutkan bahwa membagi informasi sering diremehkan oleh internasional, pemerintah, lembaga penelitian, dan media, sementara yang lain (Foster, 2000; James, 2004, 2005) mereka berpendapat, dalam satu cara atau yang lain, berlebihan. Demikian pula, beberapa studi (Whaley, 2004; Wong, 2002) menunjukkan bahwa membagi adalah abadi atau pelebaran, sementara yang lain (Fink dan Kenny, 2003; Nie dan Erbring, 2001) menunjukkan bahwa mereka penyempitan atau menghilang. Fakta bahwa studi ini sering mengadopsi definisi yang berbeda dan indikator untuk membagi membuat perbandingan antara temuan penelitian yang berbeda hampir mustahil. Dalam membandingkan diffusions ICT antara negara, misalnya, beberapa studi menerapkan persentase penduduk yang pernah menggunakan Internet sebagai indikator, sementara yang lain menggunakan yang lebih rumit dari variabel termasuk jumlah ISP per kapita, cakupan jaringan broadband dll , dalam membandingkan menggunakan internet antara bagian-bagian dari masyarakat, beberapa ukuran studi digunakan oleh jumlah orang istimewa yang memiliki akses ke Internet tanpa mana akses berlangsung, sementara yang lain menilai penggunaan dengan jumlah rumah tangga terkait yang memiliki akses internet di rumah. Kemungkinan bahwa preferensi untuk variabel-variabel yang berbeda dan pengukuran secara sadar atau tidak sadar didorong oleh pandangan-pandangan politik para peneliti membuat perbandingan dan evaluasi kesimpulan yang berbeda bahkan lebih kompleks.

Pembagian Digital Global ditemukan terkait dengan pembangunan ekonomi, pendidikan, infrastruktur informasi, budaya, orientasi kebijakan, struktur biaya untuk akses internet, keterbukaan pasar telekomunikasi, tingkat urbanisasi, bahasa resmi dan pengaturan pengisian untuk interkoneksi internet, oleh semua atau setidaknya beberapa literatur terkait. Membagi masyarakat digital ditemukan terkait dengan pendapatan, tingkat pendidikan, usia, ras, struktur keluarga, partisipasi sosial, budaya masyarakat dan kepentingan pribadi. Sebelumnya penelitian juga mengidentifikasi jenis kelamin sebagai faktor yang berpengaruh dalam akses Internet. Penelitian terbaru (Rice dan Katz, 2003), bagaimanapun, telah menunjukkan bahwa kesenjangan digital antara laki-laki dan perempuan berkurang.

Rekomendasi kebijakan

Dalam penelitian ini mencakup rekomendasi akan beragam kebijakan dan tindakan, mulai dari konstruksi informasi infrastruktur, pilihan teknologi, informasi literasi pelatihan, reformasi kelembagaan dan transformasi budaya, untuk menggunakan investasi asing, pembukaan pasar, penguatan hak kekayaan intelektual, kerjasama internasional, dan publik-swasta sektor kerjasama.

Terlepas dari sejumlah studi (Camp dan Tsang, 2000; James, 2001a, b, 2003; Wareham et al, 2004.) Yang mengusulkan rekomendasi mereka dari perspektif teknis terfokus (yaitu dengan membandingkan fitur-fitur teknologi yang berbeda dan kondusif untuk layanan universal dalam konteks tertentu), sebagian besar rekomendasi tampaknya secara eksplisit maupun implisit didukung oleh ideologi politik dan kepentingan strategis yang sejajar dengan peneliti. Hubungan antara solusi yang diusulkan dan kepentingan strategis pengusul jelas ditunjukkan di Houston dan (2002) konten Erdelez's studi analisis bahwa perbedaan yang signifikan antara solusi yang ditawarkan oleh sektor pendidikan, industri digital dan sektor usaha non-digital. Dalam studi ini, empat kelompok rekomendasi kebijakan tampaknya telah muncul, sesuai dengan empat pandangan tersebut politik. Yang pertama (Compaine, 2001; Compaine dan Weinraub, 1997; Foster, 2000) berpendapat bahwa TIK, seperti penemuan teknologi lainnya di masa lalu, akan menyebar dengan kekuatan pasar untuk sebagian besar masyarakat, dan kesenjangan digital saat ini, jika ada, hanya akan ada sebagai fenomena sementara; tidak ada kebutuhan untuk intervensi pemerintah. Pandangan ini berpendapat, bila pemerintah campur tangan dengan kesenjangan digital berarti pemerintah yang akan harus mengalihkan biaya menggunakan ICT dari satu bagian penduduk lain, hal ini dengan sendirinya menyebabkan ketidakadilan sosial, bukan menghapusnya. Rekomendasi dalam pandangan ini mengusulkan bahwa peran pemerintah adalah untuk memfasilitasi kerja pasar dan mempromosikan kompetisi, negara-negara berkembang, khususnya, perlu untuk mempercepat deregulasi sektor telekomunikasi mereka dan membuka pasar internal mereka untuk investasi asing, mereka juga perlu memperketat perlindungan hak kekayaan intelektual.

Yang kedua adalah (Chowdary, 2002; Cooper dan Kimmelman, 2001; Dasgupta et al, 2005;. Genus dan Nor, 2005; Hill dan Dhanda, 2004, Mariscal, 2005; Mathur dan Ambani, 2005, Nicholas, 2003; Parker, 2000; Roycroft dan Anantho, 2003; Wong, 2002; Zhang dan Wolff, 2004) yang berpendapat bahwa kesenjangan digital tidak akan berkurang tanpa campur tangan pemerintah dan masyarakat dan bahwa pelebaran kesenjangan digital menyajikan hambatan serius terhadap pembangunan. Kelompok ini setuju dengan kelompok pertama bahwa dalam hal itu juga mengemban peran kekuatan pasar dalam menghilangkan kesenjangan digital dan mengusulkan kebijakan seperti promosi persaingan, penguatan perlindungan hak cipta, insentif pajak/tarif berkurang pada barang dan jasa TIK, pengembangan teknologi taman dll, semua dengan maksud untuk memfasilitasi fungsi pasar. Namun, tidak seperti kelompok pertama, kelompok ini percaya bahwa tingkat tertentu campur tangan pemerintah, bantuan internasional, sektor bisnis re-orientasi dan dukungan masyarakat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan. Karena itu merekomendasikan tindakan pemerintah dan non-pemerintah seperti memperbaiki infrastruktur informasi di daerah terpencil, menyediakan pusat TIK di komunitas miskin, mensponsori perpustakaan dan sekolah untuk menyediakan akses internet gratis atau biaya rendah, dan menyediakan tingkat yang sesuai teknologi dan layanan yang sesuai dengan kapasitas ekonomi pasar yang berbeda. Berkaitan dengan kebijakan yang ada, kelompok ini mendukung kebijakan pemerintah, yakni mengandalkan sektor swasta untuk menyediakan infrastruktur informasi nasional dan internasional di satu sisi, dan menyediakan subsidi untuk lembaga-lembaga publik dan sektor dirampas untuk akses internet pada sisi lain.

Kelompok ketiga, diwakili oleh studi Berman dan Tettey (2001), Birdsall (1997, 2000), Bishop et al. (2001), Buchanan (1999), Carvin et al. (2001), Clark dan Gorski (2001, 2002), Clark et al. (2004), Colby (2001), Couldry (2003), Golding dan Murdock (2001), Hacker dan Mason (2003), Hongladarom (2004), Houston dan Erdelez (2002), James (2005), Korac-Kakabadse et al . (2000), Kvasny dan Keil (2006), Lentz (2000), McSorley (2003), Meredyth (2000), Mitchell (2002), Molina (2003), Parayil (2005), Servon dan Nelson (2001) dan Shuler ( 1999), adalah penting dari kedua keyakinan konservatif kelompok pertama bahwa kesenjangan digital akhirnya akan hilang melalui kerja pasar dan optimisme teknologi, sedangkan kelompok kedua meyakini bahwa kesenjangan digital dapat dikurangi dengan menyediakan teknologi untuk kaum miskin. Rekomendasi yang diusulkan oleh penelitian dari kelompok ini, oleh karena itu, cenderung untuk menekankan kebutuhan untuk mengatasi isu-isu sosial, politik dan budaya yang terkait dengan kesenjangan digital. Mereka mendesak pemerintah untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memastikan akses Internet adil misalnya melalui, sektor publik terlibat dalam penyediaan infrastruktur dan jasa, pendidikan keterampilan ICT warga, eksploitasi internet untuk informasi warga negara (sebagai lawan dari informasi komersial), dll Mereka juga mendesak masyarakat internasional untuk mengembangkan mekanisme pertukaran informasi yang adil dan tidak adil antara negara maju dan berkembang, untuk menghormati dan melestarikan warisan budaya dan pengetahuan tradisional, dan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan khusus negara-negara berkembang dalam konteks mereka mengkritik kebijakan konservatif pemerintahan untuk berbagai kekurangan: ketergantungan pada sektor swasta untuk infrastruktur/penyediaan layanan, perspektif narroweconomic dalam menilai dampak kesenjangan digital, dan pasif dalam mengatur isi komersial jaringan. Mereka sangat kritis terhadap wacana peluang digital, berpendapat bahwa munculnya peluang digital sebagai pengganti dari wacana kesenjangan digital menempatkan spin menipu positif tentang dampak TIK untuk semua bangsa dan semua sektor masyarakat (Couldry, 2003; McSorley, 2003 ; Meredyth, 2000; Strover, 2003).

kelompok keempat merekomendasikan kebijakan dengan menunjukkan studi seperti Alden (2003), Light (2001), Menou (2001) dan Wade (2002). Studi-studi ini terhadap setiap kegiatan atau kebijakan yang hype kesenjangan digital, berpendapat bahwa hal itu akan mengalihkan perhatian pemerintah dari hal-hal yang lebih mendesak, menyebabkan penyalahgunaan sumber daya publik dan meningkatkan ketergantungan teknologi dari negara-negara berkembang di negara maju.

Penilaian Kembali Wacana Penelitian Ketimpangan Informasi

Seperti telah dicatat, ketimpangan informasi telah menjadi perhatian besar bidang interdisipliner sejak tahun 1960-an. Perhatian ini diwujudkan dalam penelitian dua komunitas penelitian yang berkaitan namun berbeda: kesenjangan masyarakat informasi penelitian dan masyarakat kesenjangan digital penelitian. Kesenjangan informasi masyarakat penelitian berlanjut terutama dengan tradisi penelitian tahun 1960-an 1980-an dan diskusi terpusat pada konsep-konsep utama seperti kemiskinan informasi, ketimpangan informasi (disparitas, membagi), kesenjangan pengetahuan dan informasi miskin (havenots). Dari penelitian dekade-dekade sebelumnya, komunitas ini telah mewarisi kesadaran teoritis yang cukup kuat yang memungkinkan peneliti untuk menerapkan berbagai perspektif teoretis dalam studi mereka, termasuk perspektif ekonomi politik, perspektif konstruktivis sosial dan perspektif ilmu kognitif (walaupun selalu ada kritik bahwa teori-teori ini mengandung manipulasi lebih deological dari penelitian ilmu sosial, lihat Compaine, 2001: 107-8). Bersama-sama, perspektif ini telah mengungkapkan sebuah dunia yang miskin yang kekurangan sumber daya informasi melalui lapisan kelemahan politik, ekonomi, budaya dan pribadi. Mereka juga diberikan pada konsep ketimpangan informasi yang cukup kaya makna, sehingga istilah untuk menunjukkan beragam akses divisi informasi, pencarian informasi, pengolahan informasi dan penggunaan. Selain itu, mereka telah menghubungkan konsep ketimpangan informasi ke jaringan semantik di mana orang menemukan konsep-konsep seperti kontrol informasi, kekurangan informasi, ketimpangan informasi, keadilan sosial dan sebagainya. Wacana masyarakat membagi informasi penelitian itu penting dalam mewujudkan rasa tanggung jawab sosial dan keprihatinan etis. Komunitas kesenjangan digital penelitian, di sisi lain, kekhawatiran itu sendiri terutama dengan munculnya kesenjangan baru antara informasi yang kaya dan miskin dalam mengakses internet dan TIK lainnya, dan telah terpusat pembahasannya terutama pada konsep kunci dari kesenjangan digital. Penelitian terkait mulai berkembang dalam konteks pengembangan cepat ICT dan meningkatnya ambisi politik di seluruh dunia untuk memanfaatkan ICT untuk pertumbuhan ekonomi.

Konsep kesenjangan digital akan berhubungan erat dengan jaringan semantik di mana orang menemukan konsep-konsep seperti akses universal, infrastruktur informasi, pertumbuhan ekonomi, kesempatan pembangunan, strategi pembangunan dan sebagainya. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak peneliti (Cartier et al, 2005;. Golding, 2000; Golding dan Murdock, 2001; Gunkel, 2003; Hacker dan Mason, 2003; Moss, 2002; Schiller, 1998b; Vadén, 2004) telah mencoba untuk menanamkan ke dalam debat kesenjangan digital teoretis atau etika eksplisit, diskusi tentang kesenjangan digital telah diarahkan, untuk sebagian besar, dengan ideologi politik-digali ideologi politik telah ditunjukkan oleh peneliti dari kedua kelompok disertai dengan politik kiri dan yang menyelaraskan dengan hak politik (Foster, 2000; Lentz, 2000; Meredyth, 2000; Thompson, 2004).

Pilihan Kebijakan

Feather (1998) mencatat bahwa ketidaksetaraan informasi adalah salah satu isu politik utama masyarakat informasi. Suatu hal yang penting adalah cenderung menempatkan diri di tengah-tengah kebijakan pemerintah. Namun, jika pembuat kebijakan dan masyarakat umum untuk melihat komunitas riset dukungan intelektual dalam pengembangan kebijakan dan konsultasi, mereka mungkin akan menjadi lebih heran, karena interpretasi yang berbeda ketidaksetaraan dalam informasi, bertentangan penilaian besar dan lintasan dan kesimpulan pada berbagai faktor penyebab yang telah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang cocok, masing-masing menunjuk ke arah yang agak berbeda. Ketidaksepakatan dalam rekomendasi kebijakan antara yang pertama dari dua komunitas peneliti, dengan informasi untuk membagi masyarakat dengan penekanan lebih besar pada penyebaran informasi dan menggunakan kesenjangan digital dan komunitas lebih pada infrastruktur Informasi dan akses.

Ketidaksepakatan komunitas riset tentang isu-isu kebijakan manifes lebih jelas daripada respon mereka kepada KTT Dunia tentang Masyarakat Informasi. Meskipun beberapa peneliti memuji mendaftar atas partisipasi masyarakat sipil (Selian, 2004) dan untuk memungkinkan negara-negara miskin untuk memberikan peran kepemimpinan dalam artikulasi mekanisme dan langkah-langkah untuk memerangi kesenjangan digital (Klein, 2004 ),

Selain menawarkan rekomendasi kolektif yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan dari dua komunitas penelitian dan perspektif teoritis yang berbeda dan sudut pandang yang juga memiliki kelemahan mereka sendiri yang melekat sebagai dampak mengerahkan perhatian kebijakan. Pemerintah cenderung mengabaikan rekomendasi dari komunitas peneliti tersebut, karena bahwa peneliti sering menawarkan rekomendasi yang tidak terlalu menyenangkan kepada pemerintah. Misalnya kelompok informasi dari ekonomi politik menjadi sangat kritis terhadap kebijakan informasi berdasarkan logika kapitalis, sering menawarkan rekomendasi menentang daripada pelengkap atau mengubah kebijakan pemerintah saat ini di negara-negara barat, kominitas tersebut juga sering menyerukan perubahan kelembagaan untuk pertukaran informasi yang mendasar hubungan dunia mengancam struktur kekuasaan saat ini. Disisi lain kelompok konstruktivis sosial cenderung untuk mengusulkan rekomendasi tentang perubahan budaya, oleh karena itu sering gagal untuk menawarkan perbaikan cepat untuk masalah seperti yang disyaratkan oleh pemerintah.

Dibandingkan dengan komunitas membagi informasi, rekomendasi kebijakan dari kesenjangan digital masyarakat tampaknya memiliki dampak yang lebih besar pada pemerintah dan sektor bisnis. Namun, sebagaimana telah disebutkan sekilas, komunitas ini memiliki kelemahan sendiri ketika datang untuk membuat kebijakan. Terdapat dalam komunitas ini jauh lebih bertentangan rekomendasi kebijakan dari dalam komunitas membagi informasi. Misalnya, Compaine's (2001) merekomendasi bahwa pemerintah harus melangkah mundur dan membiarkan pasar menghapus TIK secara bertahap, Wong (2002) merekomendasikan yang harus ada publik yang lebih besar dan kerjasama sektor swasta, dan Golding dan (2001) rekomendasi Murdock's bahwa pemerintah yang harus mengambil lebih besar peraturan dan keuangan peran dalam menanggulangi kesenjangan digital yang sesungguhnya. Masing-masing rekomendasi ini tampaknya berasal dari penelitian empiris fenomena kesenjangan digital dan masing-masing belum menunjuk ke sebuah arah kebijakan yang tanpa kompromi tidak termasuk kemungkinan yang lain. Selain itu, sebagai hubungan antara komunitas Administration ICT kebijakan dan beberapa penelitian kesenjangan digital (Lihat Couldry, 2003 untuk analisis mendalam tentang ini) menunjukkan, karena pengaruh ideologi politik yang berat ini penelitian masyarakat, setidaknya beberapa rekomendasi kebijakan kemungkinan besar akan diarahkan untuk mendukung pemerintah kebijakan disukai bukan untuk menginformasikan pilihan kebijakan pemerintah.

Dalam sebuah wacana ketimpangan informasi tersebut merugikan masyarakat untuk berbagi informasi, atau kelemahan dari masyarakat kesenjangan digital, namun, bagaimanapun, beralasan untuk mengharapkan kapasitas baru untuk itu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Pertama, dengan meletakkan penekanan pada yang lebih seimbang dari satu masyarakat untuk sekarang harus dicapai pada pesan dan media, aspek manusia dan teknologi, sosial dan ekonomi, sebuah wacana baru akan lebih mungkin untuk memimpin komunitas riset untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pemikiran holistik, kedua , untuk menarik kekuatan kesenjangan informasi kesadaran etika publik dan hubungan erat dengan sektor publik di satu sisi, dan kesadaran masyarakat kesenjangan teknologi digital dan hubungan erat dengan informasi industri di sisi lain, wacana baru dapat memfasilitasi perdebatan kebijakan dan saling pengertian di antara berbagai pemangku kepentingan yang lebih besar. sebagai contoh kerangka yang disebutkan sebelumnya oleh Kim dan Kim (2001). Meskipun kerangka jauh dari model yang sempurna dari sebuah wacana baru, telah membantu Kim dan Kim untuk melihat bahwa perubahan dalam ketidaksetaraan informasi dari satu bentuk ke yang lain, fokus kebijakan perlu mengambil garis berbeda (Kim dan Kim menyebut fokus masing-masing 'instrumental, interaksional dan simbolik') untuk memungkinkan aspek yang berbeda dari kesenjangan (pesan vs media) dan peran sektor yang berbeda (sektor publik versus sektor industri) untuk datang ke kedepan.